Automatic exchange of financial information from the perspective of tax fairness and transparency

  • Isnaini Isnaini 
    Universitas Sriwijaya
    Indonesia
  • Joni Emirzon
    Universitas Sriwijaya
    Indonesia
  • Ridwan Ridwan
    Universitas Sriwijaya
    Indonesia

Abstract

Tax fairness and transparency concepts have gained increasing prominence in the global tax and financial regulatory landscape in recent years. Automatic Exchange of Financial Information (AEOI) has proven to be an effective tool for implementing these principles. The aim of this study is to contribute to the ongoing international tax discussion and facilitate further research on the multiple dimensions of tax fairness and transparency in the global financial ecosystem. The type of research used is normative legal research. The results show that AEOI can help prevent tax evasion, ensure taxpayer compliance, and strengthen international cooperation in the fight against tax evasion and fraud. Challenges such as data security and compliance costs can be addressed with the development of better technology and regulatory frameworks. AEOI reflects countries' vision for tax fairness and transparency that supports social welfare and economic stability.

Keywords
  • Transparency
  • Tax
  • Justice Perspective
  • Financial information
References
  1. Candra, A., & Sundarta, M. I. (2015). Pelaksanaan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Terhadap Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Neraca Keuangan, 10(1), 58–92.
  2. Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines Jr, J. R. (2006). The demand for tax haven operations. Journal of Public Economics, 90(3), 513–531.
  3. Desyana, C., & Yanti, L. D. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Makanan & Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017. ECo-Fin, 2(3), 124–138.
  4. Farouq, M. (2018). Hukum pajak di Indonesia. Prenada Media.
  5. Halim, A. H. (2016). Kedudukan Hukum Bank Yang Menjalankan Fungsi Sebagai Payment gateway Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 8(2).
  6. Harry Budi, S. E., Sos, S., SH, S., MM, M. H., & Tina Amelia, S. H. (2022). Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Vol. 1). Kaya Ilmu Bermanfaat.
  7. Hasim, M. P., Priyono, F. X. J., & Sa’adah, N. (2018). Karakter Multilateral Competent Authority Agreement On Automatic Exchange Of Financial Account Information Dan Implikasinya Pasca Program Tax Amnesty Di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 7(4), 345–363.
  8. Hastuti, N. T. (2007). Mengukur Derajat Jenis Dan Fungsi Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perspektif, 12(3), 196–206.
  9. Ispriyarso, B. (2020). Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak. Masalah-Masalah Hukum, 49(2), 172–179.
  10. Jan, T. S., Muttaqin, Z., & Sugiharti, D. K. (2020). Relasi Penerapan Automatic Exchange of Information dan Prinsip Kerahasiaan Bank: Perspektif Hukum Perpajakan. Amanna Gappa, 64–76.
  11. Khairunnisa, A. H., Ningrum, J. W., Huda, N., & Rini, N. (2020). Pengaruh brand awareness dan kepercayaan terhadap keputusan menyalurkan zakat dan donasi melalui Tokopedia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 284–293.
  12. Lestari, P. A., & Pohan, C. A. (2021). Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(2), 146–156.
  13. Mardiansyah, A., Adisti, N. A., RS, I. R., Nurliyantika, R., & Ramadhan, M. S. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 9(1), 48–58.
  14. Mawar, M., Andriyani, L., Gultom, A., & Ketiara, K. (2021). Dampak sosial ekonomi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) di indonesia. Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 2021.
  15. Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 7(2), 94–112.
  16. Pasaribu, K. E., Ginting, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2022). Legal Consequences of Opening Access to Financial Information of Customer Data for Tax Purposes Based on Indonesian Law. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 1–10.
  17. Pracasya, D. P. (2021). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(2), 13.
  18. Putri, F. M., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2023). Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pemidanaan. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1297–1308.
  19. Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung †Xâ€). Jurnal Akuntansi, 1(2), 119–138.
  20. Samrotun, Y. C., & Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1), 372–395.
  21. Srinivasan, T. N. (1973). Tax evasion: A model.
  22. Subechi, B. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus dalam Keberhasilan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen). Universitas Jenderal Soedirman.
  23. Susilo, J. (2022). Sinkronisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2017 Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Terkait Kewajiban Pemberian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 1(1), 14–29.
  24. Utomo, A. S., Susanti, D. O., & Setyawan, F. (2023). Keterbukaan Proses Perpajakan Melalui Akses Informasi Keuangan. HUKMY: Jurnal Hukum, 3(1), 285–307.
  25. Wibisono, A., & Gunawan, C. (2013). Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Pemeriksaan Perpajakan Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. Jurnal Law Review, 11.

Downloads

PDF

Statistic

Abstract Views
: 291 times
PDF
: 29 times